Ketahanan Pangan di Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang memiliki komtmen yang kuat pada ketahanan pangan tersurat dalam berbagai dokumen negara.  UUD 1945 (Pasal 27 Ayat 2, Pasal 33Ayat 3 dan Pasal 34) secara implisit memberikan jaminan pada setiap penduduk Indonesia berhak atas kecukupan pangan yang menyehatkan. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 (Pasal 1) mengatur penyediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau bagi setiap rumah tangga di Indonesia. Upaya peningkatan status gizi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantunggan pada beras melalui diversifikasi pangan diatur dalam Keppres No. 22 Tahun 2009.

Dari peraturan perundangan tentang pangan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa paradigma ketahanan pangan yang dianut oleh Indonesia: terpenuhinya kebutuhan pangan untuk hidup sehat dari setiap penduduk Indonesia sesuai dengan selera dan keyakinannya sepanjang waktu. Paradigma ini menjiwai visi dan misi dari strategi ketahanan nasional. Strategi umum ketahanan pangan Indonesia adalah berpenekanan pada swasembada pangan. UU No.7 Tahun 1996 (Pasal 3) mengandung tiga misi berikut:  

a) menyediakan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan    kesehatan manusia; 

b) menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; 

c) mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat.Pada sub-sistim produksi, kebijakan yang ditempuh meliputi: intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi guna terwujudnya swasembada pangan. Pada subsitem pengadaan dan distribusi, kebijakan yang ditempuh meliputi: stabilisasi cadangan dan harga nasional. Pada subsitem konsumsi pangan, kebijakan yang ditempuh antara lain pengaturan dan pengawasan keamanan pangan dan pola makan sehat.

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian industrial. Secara operasional pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan pertanian tahunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Departemen Pertanian telah menyusun Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (2005 - 2025), Jangka Menengah (2005-2009) dan tahunan. Adapun sasaran jangka panjang pembangunan pertanian, adalah : (1) Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing; (2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri;  (3) Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat pertanian serta (4)  Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US$ 2500/kapita/tahun.

    

Tujuan jangka menengah pembangunan pertanian (2005-2009) adalah : 

1) Membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh;

2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; 

3) Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; 

4) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; 

5) Menumbuh-kembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan

6) Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Untuk pencapaian tujuan tersebut pemerintah menyusun strategi, kebijakan dan mengimplementasikan berbagai program/kegiatan pembangunan pertanian, baik lintas subsektor maupun program subsektor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, ada tiga kebijakan utama yang diimplementasikan Departemen Pertanian, yaitu: 

1) Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan;

2) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian;

3) Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut ada dua strategi besar yang ditempuh Departemen Pertanian. Pertama, memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui Panca Yasa, ditempuh dengan strategi :

1) Penyediaan/perbaikan infrastruktur;

2) Penguatan kelembagaan; 

3) Perbaikan sistem penyuluhan;

4) Penanganan pembiayaan pertanian; 

5) Fasilitasi pemasaran hasil pertanian

Kedua, melakukan Akselerasi pembangunan pertanian, yang ditempuh melalui strategi, yaitu: 

• melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat, 

• padanan satu desa – satu penyuluh,

• sinergisme seluruh potensi sumberdaya,

• fokus komoditas, 

• perencanaan berdasarkan master plan  dan road map, 

• penguatan Sistem Monitoring dan Data Base, dan 

• pengarusutamaan gender dan pendekatan sosial budaya.

Dengan beragamnya jenis komoditas pertanian yang tumbuh di Indonesia, diperlukan strategi yang tepat dalam menentukan pilihan komoditas yang prioritas untuk dikembangkan. Prioritas penanganan difokuskan pada komoditas pertanian yang secara nasional dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan hasilnya oleh petani, maupun masyarakat konsumen.  Sehubungan itu, telah dirumuskan lima komoditas pangan utama yang diprioritaskan dengan sasaran akhir sebagai berikut:  

• padi dengan sasaran swasembada berkelanjutan; 

• jagung dengan sasaran swasembada tahun 2007-2008; 

• kedele dengan sasaran swasembada tahun 2015; 

• gula dengan sasaran swasembada tahun 2009; dan 

• daging sapi dengan sasaran mencapai kecukupan tahun 2010.